MB IPB Repository

Analisis Strategi Penanganan PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada Dinas Sosial DKI Jakarta)

Sumaryono, . (2001) Analisis Strategi Penanganan PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada Dinas Sosial DKI Jakarta). Masters thesis, IPB.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1714Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF - Published Version
    Download (1514Kb) | Preview
      [img]
      Preview
      PDF - Published Version
      Download (1232Kb) | Preview
        [img]
        Preview
        PDF - Published Version
        Download (2302Kb) | Preview

          Abstract

          Masalah sosial merupakan suatu fenomena sosial yang mempunyai berbagai dimensi. Begitu banyak dimensi yang terkandung didalamnya, menyebabkan kegiatan untuk merencanakan, guna mencari upaya pemecahannya menjadi sangat rumit. Permasalahan sosial ini, melanda hampir seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar didunia, termasuk DKI Jakarta. Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat ternyata memacu semakin bertambahnya permasalahan sosial dengan aneka ragam polanya. Sementara itu perubahan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat tadi, tidak jarang mengantarkan suatu kelompok tertentu yang tidak memiliki kesiapan untuk menerima dan menyesuaikan dengan nilai-nilai baru menjadi tertinggal dalam laju perjalanan zaman secara tidak disadari kelompok tersebut menjadi kelompok yang tertinggal dan terpinggirkan oleh keadaan serta dianggap melanggar Perda No. 11 tahun 1988, karena telah mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup dengan perilakunya yang dianggap menyimpang dari norma-norma sosial. Oleh Pemda DKI Jakarta (dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta), Kelompok/segmen masyarakat tersebut biasa disebut dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Berkaitan dengan perkembangan dan dinamika permasalahan sosial yang terjadi saat ini, maka mengharuskan Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta, segera menyikapinya dengan langkah-langkah strategis dan kebijaksanaan yang bertumpu kepada paradigma "Community Based Development" (Pembangunan berbasis pada masyarakat), yang artinya adalah memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul dilingkungannya. Kelompok/segmen masyarakat yang menjadi pilihan untuk bersama-sama mengembangkan program UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) untuk kepentingan penanganan PMKS adalah Orsos/LSM, terutama yang bergerak sejalan dengan program pemberdayaan dari pemerintah. Khusus dalam penelitian ini, maka Orsos yang dimaksud adalah Pokja Kesuma (Kelompok Kerja Kesejahteraan Sosial Usaha Masyarakat). Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka "Analisis strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat" (Studi kasus pada Dinas Sosial DKI Jakarta), disusun dengan harapan dapat menjadi wacana baru dari bagian integral pada Dinas Sosial DKI Jakarta dalam merumuskan kebijaksanaannya, memberdayakan masyarakat untuk kepentingan penanganan PMKS. Seiring dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan kondisi pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai program Dinas Sosial DKI Jakarta dalam rangka kegiatan UKS untuk kepentingan penanganan PMKS, 2) Menganalisis lingkungan Eksternal dan Internal Dinas Sosial DKI Jakarta yang berpengaruh terhadap strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat, 3) Merumuskan strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Untuk kepentingan penelitian tersebut, melibatkan 100 responden Pokja Kesuma (Unsur masyarakat), 32 responden SSK (Seksi Sosial Kecamatan) sebagai internal/pegawai dan 9 responden khusus pejabat/praktisi/mantan pejabat. Selanjutnya untuk melaksanakan penelitian tersebut, ditempuh 3 (tiga) langkah pentahapan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah/pentahapan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pentahapan I: adalah, mendeskripsikan kondisi pemberdayaan masyarakat dengan memperinci kedalam 4 (empat) variabel, yaitu : Pertama dilihat dari aspek pemahaman peran dan fungsi, Kedua di lihat dari aspek komunikasi, koordinasi dan kerjasama, Ketiga dilihat dari aspek pemberian kewenangan dan keempat dilihat dari aspek pelatihan tenaga SDM Kesos. Untuk mendapatkan data ini, telah disebarkan, kuesioner (memakai skala Likert) kepada 100 responden Pokja Kesuma dan 32 responden SSK, alat analisis yang digunakan adalah Uji Tanda. Adapun beberapa temuan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : a. Variabel pemahaman peran dan fungsi 1) Responden Pokja Kesuma, hasilnya menunjukkan nilai α (0,0013) lebih kecil dari 0,01, jadi terdapat perbedaan antara jumlah tanda positif dan negatif yang sangat signifikan dengan kecenderungan kearah negatif, artinya; Orsos tersebut belum memahami peran dan fungsinya. Indikasi; kondisi tidak baik. 2) Responden SSK, hasilnya menunjukkan nilai α (0,4325) lebih besar dari 0,05 jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif, artinya; SSK belum menghayati peran serta dan fungsinya. Indikasi; kondisinya kurang baik. b. Variabel komunikasi, koordinasi dan kerjasama 1) Responden Pokja Kesuma, hasilnya menunjukkan nilai α (0,2177) lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif artinya; belum terjalin komunikasi yang optimal antara Pokja Kesuma dengan Dinas Sosial DKI Jakarta ataupun dengan SSK. lndikasi kondisinya belum baik. 2) Responden SSK, hasilnya menunjukkan nilai α (0,2230) lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif, artinya ; komunikasi, koordinasi dan kerjasama selama ini dengan Pokja Kesuma belum terjalin dengan optimal. Indikasi, kondisinya belum baik. c. Variabel pemberian kewenangan 1) Responden Pokja Kesuma, hasilnya menunjukkan nilai α (0,0084) lebih kecil dari 0,01, jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif dengan kecenderungan negatif, artinya; tingkat kewenangan yang dilimpahkan Dinas Sosial DKI Jakarta kepada Pokja Kesuma belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Indikasi; kondisinya tidak baik. 2) Responden SSK, hasilnya menunjukkan nilai α (0,1539) lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif, artinya; pemberian kewenangan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta kepada SSK belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Indikasi; kondisinya kurang baik. d. Variabel pelatihan tenaga Kesos 1) Responden Pokja Kesuma, hasilnya menunjukkan nilai α (0,4168) lebih besar dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif, artinya ; program pelatihan yang selama ini diikuti belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Indikasi, kondisinya kurang baik. 2) Responden SSK, hasilnya menunjukkan nilai α (0,4247) lebih besar dari 0,05, jadi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah tanda positif dan negatif, artinya ; program pelatihan yang ada selama ini masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. lndikasi ; kondisinya kurang baik. Dari hasil temuan-temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya, pemberdayaan pada saat ini dilihat dari berbagai aspek tersebut masih dalam kondisi yang kurang baik, sehingga unsur masyarakat (Pokja Kesuma) maupun SSK, belum kelihatan perannya oleh karena itu perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemberdayaannya. 2. Pentahapan II, adalah menentukan faktor-faktor internal dan eksternal Dinas Sosial DKI Jakarta yang berpengaruh terhadap strategi Penanganan PMKS, melalui pemberdayaan masyarakat, dalam menentukan Faktor Internal yang dilihat adalah kekuatan dan kelemahan, sedangkan dalam menentukan Faktor Eksternal yang dilihat adalah Peluang dan Ancaman. Kemudian dari kedua faktor tersebut disusun matrik SWOT yang menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi yang akan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Sosial DKI Jakarta dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 3. Pentahapan III, adalah menyusun struktur hirarki (satu tingkat) strategi penanganan PMKS, melalui pemberdayaan masyarakat dengan didasarkan pada hasil temuan-temuan pada pertahapan I dan II. Alat analisis yang digunakan adalah AHP (Analytical Hierarchy Prαess). Adapun dari analisis tersebut dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut : a. Level 1, adalah strategi penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat. b. Level 2, Faktor - Kualitas SDM (0,307) prioritas 1 - Kemampuan operasional (0,263) prioritas 2 – Pola/sistem penanganan (0,183) prioritas 3 - Sarana/prasarana Kesos (0,128) prioritas 4 - Kondisi lingkungan (0,119) prioritas 5 c. Level 3, Aktor - Jajaran Pimpinan Dinas Sosial (0,365) prioritas 1 - Karyawan Dinas Sosial yang terlibat langsung (0,180) prioritas 2 – LSM/Orsos/PSKS (0,172) prioritas 3 - lnstansi terkait (0,167) prioritas 4 - PMKS yang bersangkutan (0,116) prioritas 5 d. Level 4. Tujuan - Mencegah dan mengurangi meluasnya PMKS (0,350) prioritas 1 - Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap PMKS (0,299) prioritas 2 - Memulihkan martabat, kepercayaan dan harga diri (0,194) prioritas 3 - Mengentaskan untuk hidup layak, normatif dan mandiri (0,157) prioritas 4 e. Level 5, Komponen Strategi - Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial (0,308) prioritas 1 - Sambung rasa sosial kemanusiaan (0,216) prioritas 2 - Pengenalan keterpaduan UKS (0,165) prioritas 3 - Pembinaan dan pengembangan Orsos (0,157) prioritas 4 - Penyuluhan dan orientasi sosial (0,154) prioritas 5 Adapun rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Sosial DKI Jakarta adalah: 1) Peningkatan secara menyeluruh kualitas SDM, baik unsur masyarakat maupun Dinas Sosial terutama yang langsung bertugas dibidang UKS dan penanganan PMKS agar lebih profesional (SSK). 2) Keberadaan Sektor Ketiga (LSM/Orsos), khususnya Pokja Kesuma sangat besar peranan dan artinya, perlu prioritas pembinaan agar terjaga kesinambungannya. Langkah-langkah yang perlu ditempuh sesuai dengan prioritas komponen strategi. 3) Tetap mempertahankan keberadaan Pokja Kesuma dan mendorong kearah kemandirian dan profesionalisme, namun harus diimbangi dengan mitra kerja pada tingkat kelurahan. (Petugas Sosial dari Dinas Sosial yang ada di tingkat kelurahan). 4) Dinas Sosial DKI Jakarta agar lebih responsif dan antisipatif dengan dukungan personil handal, profesional serta nurani yang peka, penuh dengan kepedulian sosial tinggi.

          Item Type: Thesis or Disertation (Masters)
          Uncontrolled Keywords: Analisis Strategi, Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta, Penanganan PMKS, Pemberdayaan Masyarakat, Uji Tanda, Faktor Internal dan Eksternal, SWOT, AHP, Susunan Hirarki, Prioritas, Sektor Ketiga, SSK, Pokja Kesuma.
          Subjects: Manajemen Strategi
          Divisions: Graduate Program of Management and Business > Perpustakaan
          Depositing User: Staff-6 Perpustakaan
          Date Deposited: 12 Jan 2012 16:07
          Last Modified: 12 Jan 2012 16:07
          URI: http://repository.mb.ipb.ac.id/id/eprint/1203

          Actions (login required)

          View Item